Bandung, 20 Mei 2026
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat menyampaikan bahwa kinerja sektor jasa keuangan (SJK) di Jawa Barat hingga Triwulan I 2026 tetap menunjukkan ketahanan yang baik di tengah dinamika ekonomi global dan nasional.
Sektor Perbankan di Jawa Barat menunjukkan pertumbuhan positif (year on year) tercermin dari beberapa indikator, antara lain Total Aset, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Kredit, dengan tingkat pertumbuhan masing-masing pada posisi Maret 2026 sebesar 5,93 persen 9,17 persen; dan 1,39 persen.
Sektor jasa keuangan di Jawa Barat masih mampu menjaga stabilitas dan tumbuh secara positif, meskipun tekanan ekonomi global dan nasional cukup tinggi. Hal ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap kuat.
Tingkat risiko kredit yang direfleksikan oleh rasio Non-Performing Loan (NPL) relatif terjaga dalam batas threshold dengan nilai 3,44 persen. Fungsi intermediasi yang tercermin dari Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 135,27 persen menunjukan bahwa porsi kredit yang disalurkan kepada masyarakat yang lebih besar dibandingkan Dana Pihak Ketiga yang dihimpun.
Pada Maret 2026, penyaluran kredit berdasarkan Lokasi Proyek di Jawa Barat mencapai Rp1.047 triliun, tumbuh 1,39 persen YoY. Kontribusi penyaluran kredit di Jawa Barat (market share) mencapai 11,85 persen terhadap total kredit nasional dan merupakan provinsi dengan market share kredit terbesar kedua setelah DKI Jakarta. Rasio NPL gross perbankan di Jabar sebesar 3,44 persen.
Berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit (berdasarkan lokasi proyek bukan bank) terbesar dan juga memiliki pertumbuhan kredit dengan risiko yang tergolong rendah antara lain Rumah Tangga sebesar Rp438,16 Triliun (tumbuh 4,82 persen YoY, dengan NPL gross 3,18 persen) dan Industri Pengolahan sebesar Rp170,72 Triliun (tumbuh sebesar 6,50 persen YoY dengan NPL gross 2,62 persen), Real Estate sebesar Rp38,31 triliun (tumbuh 12,79 persen YoY dengan NPL gross sebesar 0,75 persen), Bukan Lapangan Usaha Lainnya sebesar Rp43,24 Triliun (tumbuh 5,42 persen dengan NPL gross sebesar 1,64 persen), serta Pengangkutan dan Pergudangan tumbuh sebesar Rp30,54 Triliun (tumbuh 0,62 persen YoY dengan NPL gross 0,62 persen).
Perlambatan penyaluran kredit disebabkan oleh penurunan kredit pada sejumlah sektor, yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran (Rp4,30 triliun), Konstruksi (Rp2,09 triliun), dan Pertanian Kehutanan Perikanan (Rp3,67 triliun) karena adanya kenaikan risiko kredit pada sektor-sektor unggulan tersebut
OJK Jawa Barat berupaya untuk tetap mendorong perbankan menyalurkan kredit ke sektor-sektor produktif dengan risiko yang terukur, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah dapat terus berlanjut secara berkesinambungan.
Berdasarkan kegiatan usaha, perbankan masih didominasi oleh jenis usaha konvensional dengan market share Aset, DPK, dan Kredit masing-masing sebesar 90,36 persen (Rp978 triliun), 89,46 persen (Rp693 triliun), dan 88,41persen (Rp926 triliun). Adapun sisanya merupakan jenis usaha Syariah.
Sedangkan, Berdasarkan fungsinya, perbankan di Jawa Barat per Maret 2026 didominasi oleh Bank Umum dengan market share Aset, DPK, dan Kredit masing-masing sebesar 96,93 persen (Rp1.049 triliun), 97,15 persen (Rp752 triliun), dan 97,65 persen (Rp1.023 triliun). Adapun sisanya merupakan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS).
Per Maret 2026, total aset BPR & BPRS di Jawa Barat mencapai Rp33,22 triliun, tumbuh 1,61 persen YoY (Rp0,53 triliun). Dana Pihak Ketiga (DPK) BPR & BPRS sebesar Rp22,03 triliun, tumbuh 2,47 persen YoY (Rp0,53 triliun). Realisasi penyaluran kredit sebesar Rp24,65 triliun, tumbuh 3,08 persen YoY (Rp0,74 triliun). Rasio NPL gross BPR & BPRS di Jawa Barat menunjukan tren memburuk dari 12,18 persen di Maret 2025 menjadi 14,09 persen di Maret 2026.
Perkembangan Pasar Modal, PVML, & PPDP
Tingkat inklusi masyarakat terhadap produk pasar modal mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan tercermin dari jumlah SID di Jawa Barat yang tumbuh sebesar 63,76 persen YoY.
Jumlah SID dari Jawa Barat posisi Maret 2026 tercatat sebanyak 4.867.627 SID atau tumbuh 63,76 persen dibanding periode tahun sebelumnya dan merupakan yang tertinggi di Nasional. Sementara total transaksi saham dari Jawa Barat mencapai Rp36,40 triliun, terbesar kedua dari Nasional setelah DKI Jakarta. Saat ini sudah ada 85 perusahaan dari Jawa Barat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang berasal dari sektor perbankan, telekomunikasi, properti, industri makanan & minuman, otomotif, migas jasa konsumen, dan otomotif.
Pada periode bulan Februari 2025, perkembangan Perusahaan Pembiayaan, Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan LJK Lainnya (PVML), serta Perusahaan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) di Jawa Barat menunjukan pertumbuhan yang positif.
Penyaluran pembiayaan pada Perusahaan Pembiayaan tumbuh 1,4 persen yoy yang semula Rp80,11 triliun pada Februari 2025 menjadi Rp81,23 triliun pada Februari 2026, dengan rasio NPF sebesar 3,44 persen. Pada periode yang sama, perusahaan Modal Ventura telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp3,43 triliun meningkat 8,91 persen yoy dari posisi Februari 2025 Rp3,15 triliun, dengan rasio NPF sebesar 4,94 persen.
Pada posisi bulan Desember 2025, Penyaluran Pembiayaan melalui Perusahaan Fintech Peer to Peer Lending mencapai Rp23,94 triliun meningkat 22,39 persen yoy dari posisi Desember 2024 sebesar Rp19,56 triliun, dengan Tingkat Wanprestasi (TWP) 90 hari sebesar 3,29 persen.
Sedangkan total aset Dana Pensiun di Jawa Barat pada posisi Februari 2026 meningkat 5,58 persen yoy, dari Rp22,19 triliun menjadi Rp23,43 triliun.
Edukasi dan Perlindungan Konsumen
Sepanjang Januari–April 2026, OJK Jawa Barat Bersama dengan OJK Cirebon dan OJK Tasikmalaya telah melaksanakan 1.004 kegiatan edukasi keuangan dengan total 1,81 juta peserta. Kegiatan ini mencakup edukasi langsung, digital, dan kolaborasi dengan pelaku jasa keuangan (PUJK), dengan segmen prioritas meliputi perempuan/IRT, pelajar dan mahasiswa, disabilitas, petani/nelayan, serta UMKM. Program literasi keuangan ini menjadi bagian dari upaya OJK untuk memperluas jangkauan edukasi keuangan dan memperkuat pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan di sektor formal.
Dalam aspek perlindungan konsumen, sepanjang Triwulan I Tahun 2026, total layanan konsumen terhadap PUJK di wilayah Jawa Barat ada sebanyak 567 layanan pengaduan dan 1.587 layanan walk-in-customer. Sepanjang 2025, Jawa Barat mencatat 4.884 aduan investasi dan pinjaman online ilegal, atau 20 persen dari total nasional. Sejak 2025, melalui Satgas PASTI Daerah Jawa Barat telah menangani berbagai kasus keuangan ilegal, termasuk penghentian aktivitas entitas seperti MBAStack, Golden Eagle International (UNDP). PT Riset Teknologi Internet dan Next 15 yang terindikasi penipuan dan skema ponzi.
OJK Jawa Barat akan terus memperkuat pengawasan dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, agar sektor jasa keuangan tetap tangguh, inklusif, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Sumber : OJK
Informasi lebih lanjut:
Kepala OJK Provinsi Jawa Barat – Darwisman;
Telp. (022) 86039990; Email: ojkjawabarat@ojk.go.id